Konflik agrarian mengenai hak kepemilikan tanah ulayat kembali mencuat dan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di Sumatera Barat. Perkara sengketa lahan adat yang melibatkan masyarakat hukum adat Minangkabau dengan perusahaan perkebunan swasta kini resmi diusut oleh Polda setempat. Perselisihan memanas setelah pihak perusahaan mengklaim tanah ulayat tersebut berdasarkan Hak Guna Usaha, sementara warga menegaskan lahan itu milik kaum. Penyidik mulai mengumpulkan bukti-bukti dokumen sejarah kepemilikan serta memeriksa sejumlah saksi kunci dari kedua belah pihak.
Akar permasalahan perselisihan ini bermula dari masuknya investasi perkebunan kelapa sawit skala besar ke area nagari sejak beberapa dekade lalu. Masyarakat adat menilai bahwa masa berlaku kesepakatan pemanfaatan tanah ulayat telah berakhir dan wajib dikembalikan kepada ninik mamak nagari. Namun, pihak perusahaan mengklaim masih memiliki legalitas operasional yang sah dari pemerintah berdasarkan izin perpanjangan hak guna. Perbedaan persepsi hukum ini memicu ketegangan sosial di lapangan hingga berujung pada aksi penutupan akses operasional perkebunan oleh warga.
Penyidik dari Ditreskrimum Polda Sumbat menegaskan akan menangani kasus sengketa lahan ini secara profesional, objektif, dan transparan sesuai aturan hukum. Polisi berupaya mengedepankan pendekatan mediasi dan restorative justice guna mencapai kesepakatan damai yang memuaskan kedua pihak. Namun, apabila ditemukan tindakan pelanggaran hukum pidana seperti pemalsuan dokumen pertanahan atau perusakan aset, hukum akan ditegakkan secara tegas. Seluruh pihak diimbau untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat memicu bentrok fisik.
Para tokoh adat dan lembaga kerapatan adat nagari mendesak Kementerian Agraria untuk turun tangan menata ulang pendaftaran tanah ulayat di Minangkabau. Kepastian hukum atas tanah adat sangat penting untuk mencegah terjadinya perampokan hak-hak masyarakat lokal atas nama investasi pembangunan. Penghormatan terhadap hukum adat yang diakui oleh konstitusi negara harus menjadi landasan utama dalam penataan izin perkebunan. Penyelesaian perselisihan tanah secara berkeadilan akan menciptakan kepastian hukum dan ketenangan investasi di daerah.
Proses pemeriksaan terhadap berkas-berkas perizinan dan silsilah kepemilikan tanah adat saat ini masih terus berlangsung intensif di markas kepolisian. Masyarakat berharap pengusutan perkara sengketa lahan ini menghasilkan keputusan berkeadilan yang melindungi hak-hak ulayat kaum Minangkabau. Penyelesaian kasus secara tuntas diharapkan menjadi preseden baik dalam penanganan konflik pertanahan serupa di tanah air. Keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat adat dan kepastian investasi harus terus dijaga secara harmonis.