Barisan Tani Indonesia atau BTI pernah menjadi organisasi massa petani terbesar yang memperjuangkan land reform secara radikal di pelosok Nusantara. Dengan jutaan anggota, mereka berupaya menghapuskan praktik feodalisme tuan tanah demi kesejahteraan rakyat kecil. Namun, seluruh impian kolektif tersebut hancur seketika saat meletusnya peristiwa kelam yang dikenal sebagai Tragedi 1965.
Gelombang kekerasan yang mengikuti Tragedi 1965 menyasar para aktivis desa yang selama ini vokal menuntut pembagian tanah yang adil. Struktur organisasi BTI yang menjangkau hingga tingkat dusun membuat para anggotanya sangat mudah diidentifikasi dan ditangkap oleh otoritas keamanan. Dalam sekejap, gerakan sosial yang sangat masif ini lumpuh total di bawah tekanan militer.
Banyak petani yang sebenarnya tidak memahami kerumitan politik di Jakarta turut menjadi korban stigmatisasi pasca Tragedi 1965 terjadi di ibu kota. Penghancuran BTI bukan hanya soal pembubaran organisasi, tetapi juga penghilangan hak-hak politik bagi jutaan orang di pedesaan. Trauma mendalam ini mengubah lanskap sosial pedesaan Jawa dan Bali secara permanen selama berdekade-dekade.
Dampak jangka panjang dari Tragedi 1965 adalah kembalinya dominasi elit lokal dan penguasaan tanah oleh segelintir pihak tanpa perlawanan berarti. Gagasan tentang kedaulatan pangan dan kemandirian petani yang dicanangkan BTI terkubur bersama para penggeraknya yang hilang atau dipenjara. Sejarah mencatat momen ini sebagai titik balik paling tragis bagi gerakan reforma agraria.
Pemerintah Orde Baru kemudian menerapkan kebijakan pertanian yang lebih bersifat teknokratis melalui program Revolusi Hijau yang sangat bergantung pada modal. Partisipasi aktif petani dalam menentukan kebijakan dihapuskan dan diganti dengan pendekatan dari atas ke bawah yang sangat ketat. Suara kritis dari desa dibungkam demi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang semu.
Penghapusan memori kolektif tentang perjuangan BTI dilakukan secara sistematis melalui kurikulum pendidikan dan narasi tunggal sejarah resmi negara. Generasi muda petani kehilangan akar sejarah mengenai bagaimana kakek-nenek mereka pernah bersatu menuntut hak atas tanah. Hal ini menciptakan diskoneksi sejarah yang menyulitkan kebangkitan gerakan tani yang kuat di masa depan.
Kini, melihat kembali reruntuhan impian BTI memberikan kita perspektif tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap pergolakan politik. Keadilan agraria yang diperjuangkan dengan darah dan air mata tersebut hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Luka lama ini tetap membekas dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia yang belum pulih.